Pandangan Prof. Dieter Mack terhadap Kebijakan Mendikbud Baru

PANDANGAN DIETER MACK TERHADAP KEBIJAKAN MENDIKBUD TENTANG PENDIDIKAN

Setelah pelantikan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim  berencana menerapkan kurikulum pendidikan yang fleksibel. Hal ini sejalan dengan rencana pemangkasan jumlah aturan dan regulasi, sembari meningkatkan jumlah layanan dan sumber daya kepada sekolah-sekolah. Kebijakan ini telah berulang kali dan dimuat dalam berbagai jenis media cetak maupun elektronik, sehingga seluruh masyarakat Indonesia hampir mengetahiuinya. beberapa cuplikan dinataranya:

“Kami pelayan bukan pengawas, kami bukan regulator saja tapi pelayan dan pembantu sekolah dengan dengan cara membuat fleksbiltias dalam kurikulum, fleksibilitas tata kelola organisasi di suatu sekolah,” ujar Nadiem

Contohnya saja untuk sebuah sekolah di Jakarta pelajaran matematika dan seni bisa dibarengi untuk anak kelas dua. Namun, di daerah lain bisa saja matematika dipelajari di kelas dua, namun seni di kelas enam.

Menurut Nadiem Makarim, selama ini kurikulum pendidikan di Tanah Air cenderung mengungkung. “Ini sistem administratif tidak ada kelonggaran, semua harus kejar silabus, harus tuntas, dan banyak yang tertinggal,” tuturnya.

Nadiem Makarim mengatakan nantinya konsep yang ditawarkan adalah ‘Merdeka Belajar’. ia berharap semua instansi dalam rantai sistem pendidikan bisa merdeka dari aturan.

Dengan konsep tersebut, sekolah yang mulanya bersifat mengawasi akan berubah melayani. Selain itu, kemerdekaan guru guru bertransformasi menjadi kemerdekaan murid menentukan arah dan level yang cocok.

Nadiem menjelaskan ada empat program pembelajaran nasional. Empat program itu sebagai kebijakan pendidikan nasional “Merdeka Belajar”. Apa itu program “Merdeka Belajar”?

  1. USBN diganti ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Situasi saat ini USBN membatasi penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Nantinya, ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa. Dimana ujian dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis dan sebagainya). Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Bahkan diharapkan anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
  2. 2021 UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter dengan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. Asesmen ini dilakukan pada siswa di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11). Situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Disamping itu, UN dianggap jadi beban siswa, guru dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN.
  3. RPP dipersingkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama ini, guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku. Tetapi nanti guru akan bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Dulu, RPP terlalu banyak komponen dan guru diminta menulis sangat rinci (satu dokumen RPP bisa lebih 20 halaman). Tetapi nanti akan dipersingkat yakni RPP berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. RPP hanya 1 halaman saja. Sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.
  4. Zonasi PPDB lebih fleksibel, nantinya Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun kebijakannya, PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Menurut Nadiem, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memaparkan empat kebijakan Kampus Merdeka

“Pertama adalah pembukaan program studi baru. Saat ini, baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS), kesulitan untuk membuka prodi baru. Sebab, berbagai macam ketentuan persetujuan prodi baru memakan waktu yang lama. Oleh karenanya, dalam kebijakan Kampus Merdeka, PTN dan PTS yang memiliki akreditas A dan B memiliki otonomi membuka prodi baru. Syarat lainnya, PTN dan PTS tersebut memiliki kerja sama dengan organisasi nirlaba, mitra perusahaan dan universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Selain itu, ia menegaskan, meskipun pembukaan prodi baru dipermudah, Kemendikbud akan melakukan pengawasan terhadap prodi tersebut bersama yang dilakukan setiap tahun.

Kedua, mengenai sistem akreditasi perguruan tinggi; Sistem akreditasi perguruan tinggi Nadiem mengatakan, perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan kenaikan akreditasi kapan pun dan bersifat sukarela. Ia menjelaskan, proses akreditasi sudah diterapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) selama lima tahun terakhir

ketiga adalah fasilitas perguruan tinggi yang statusnya masih PTN Badan Layanan Umum dan Satker untuk mencapai PTN-BH; Kebebasan PTN BLU menjadi PTN-BH keadaan saat ini, perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU) harus mendapat akreditasi A untuk mencapai status perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH). Selain itu, PTN BLU dan satuan kerja (satker) kurang memiliki fleksibilitas dalam finansial dan kurikulum

keempat, hak belajar tiga semester di luar program studi mahasiswa. Hak belajar 3 SKS di luar prodi, mahasiswa diberikan hak secara sukarela untuk mengambil di luar kampus sebanyak dua semester atau setara 40 SKS. Kemudian, mahasiswa berhak mengambil prodi berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak satu semester.

Dari kebijakan yang sudah dipublikasikan itu, telah dibaca oleh semua kalangan baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu kami mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada seorang Profesor dari Jerman bernama Dieter Mack. Meskpiun beliau seorang ahli dan pakar dibidang komposisi dan pendidikan musik, tetapi berapa tahun kebelakang beliau sempat lama tinggal di Indonesia dan mengamati sistem pendidikan di kita. Saran dan kritikan juga pernah muncul, yang diabadikan dalam sebuah buku “Pendidikan Musik antara Harapan dan Realita”. Pertnayaan kami maksudkan bukan untuk mencari kelemahan dari sistem yang kita pakai tetapai paling tidak ingin mengetahui bagaiman pandangan beliau terhadap sistem yang baru ini. Beliau juga mengakui bahwa tidak semua bisa menjawab pertanyaan itu, karena keterbatasan pnegtahuan dan pengalaman sekarang yang kurang banyak mengamati sistem pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini. tetapi pandangan nya mengenai kebijakan menteri baru diantaranya:

“Saya baru saja mencoba mempelajari teks dan kutipan dari Bpk. Menteri. Terus terang, saya kurang sanggup mengomentarinya. Pertama-tama, terdapat begitu banyak akronym dan singkatan-singkatan yang saya tidak begitu akrab lagi. Maka walaupun ada keterangan, saya kurang ingat konteksnya. Mohon maklum. Hampir selama 20 tahun saya tidak mempeduli lagi sistem pendidikan di Indonesia secara umum. Akan tetapi ada juga alasan lain: Kamu tahu, kalau ada menteri baru, selalu ada konsep struktural yang baru. Bukti adalah tulisan yang kamu mengirim kepada saya, tetapi saya sendiri ingat proses perubahan kurikulum pada setiap periode dengan menteri baru. Maka sejauh mana aturan aturan baru bersifat relevan, saya kurang tahu. Perhatian pada perbedaan di masing-masing daerah merupakan satu langkah yang saya merasa bagus. Semua hal yang lain, saya meragukan sebab saya menduga hal-hal itu akan mengurangi mutu.

Saya sendiri sama sekali tidak percaya dengan metode seperti itu (perubahan terus-menerus), sebab baik/jelek sebuah kurikulum hanya terbukti setelah dilaksanakan setidaknya 6 – 10 tahun.

Selain ini, saya tetap yakin bahwa persoalan pendidikan Indonesia kurang berkaitan dengan hal struktural, melainkan dengan soal sikap, orientasi dan wawasan para pendidik. Dari dulu (dan saya ingat bahwa mantan rektor alhm Prof. Abdul Kodir setuju sekali sama saya) saya menegaskan bahwa seorang guru yang bagus, termotivasi dan dgn. pengetahuan/ketrampilan tinggi, dia tidak memerlukan kurikulum. Saya sendiri belum pernah mengikuti sebuah kurikulum. Akan tetapi saya yakin bahwa semua orang yang saya dapat membimbing, akhirnya mendapat sesuatu yang bermanfaat.

Inilah secara singkat jawaban saya untuk pertanyaanbeberapa pertanyaan

Bila pertanyaan tentang perbandingan antara Indonesia dan Jerman, saya kira sulit kedua sistem diperbandingkan, sebab di kami,

“pendidikan adalah tanggung jawab federal dan pada umumnya keterampilan seorang guru cukup tinggi sebab ada persaingan ketat. Kurikulum kami juga punya, tetapi hanya semacam garis-garis besar yang bisa dimodifikasi”

Sekian jawaban saya

Salam Dieter 

 Maret, 12, 2020

Prof. Dieter M a c k
Komposition, Musikhochschule Lübeck
Große Petersgrube 17 – 29
23552 Lübeck, Germany
Ph:+49(0)451-1505 133
HP:+49(0)171-5269127

PRIVATE:
Gärtnergasse 6, 23562 Lübeck
Tel: +49(0)451-69 33 29 43
www.dieter-mack.de

 

You May Also Like